Publik pun mendesak agar KPK bertindak tegas dan transparan dalam mengusut kasus ini. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sertifikasi maupun kementerian terkait bisa runtuh jika tidak ada penegakan hukum yang jelas. Apalagi, kasus ini menyeret nama pejabat yang pernah menempati posisi strategis di pemerintahan.
Di sisi lain, pemerintah diminta segera mengevaluasi sistem sertifikasi K3. Mekanisme pembayaran harus lebih transparan dan diawasi ketat agar tidak ada lagi peluang untuk memanipulasi tarif. Digitalisasi proses pembayaran dan penerbitan sertifikat bisa menjadi salah satu solusi agar pungutan liar tidak kembali terjadi.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga langsung menyasar masyarakat kecil. Buruh yang berpenghasilan pas-pasan dipaksa mengeluarkan biaya berlipat untuk sesuatu yang sebenarnya murah. Jika tidak segera diberantas, praktik seperti ini bisa merusak keadilan sosial.
Kini, semua mata tertuju pada proses hukum yang akan dijalani Immanuel Ebenezer dan para tersangka lainnya. Publik berharap pengadilan bisa memberikan putusan yang adil serta memberikan efek jera bagi para pelaku.
Baca Juga: Sangat Ampuh! Tips Mengatasi Penyakit Tidur Salah Bantal agar Leher Cepat Pulih
Kasus sertifikasi K3 ini diharapkan menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola di sektor ketenagakerjaan, sehingga benar-benar berpihak pada pekerja, bukan menjadi ladang korupsi.
Artikel Terkait
Hendrik Setiawan, Caleg DPRD Kabupaten Tangerang PDIP Nomor Urut 5 Menghadiri Rakor Baguna PDI Perjuangan
Pameran Sobat Expo 2023 Resmi Dibuka Di Jonggol Jawa Barat Dan Akan Berlangsung Selama 3 Hari 1 Sampai 3 Desember 2023
Menabur Kasih Dan Moral, Regen Youth GAB CWCC Dengan Pewarna Banten Di Yayasan Pelita Jiwa
Aksi Nyata Solidaritas Kampaye Caleg PSI dr. Esther dan Franky Sus Hadi Guntur di Kabupaten Tangerang