Wadah Inspirasi - Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta dan sekitarnya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Senin (25/8/2025). Aksi yang sempat viral di media sosial dengan tajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” ini berlangsung sejak pagi hingga sore hari.
Titik utama aksi dipicu oleh dua isu besar. Pertama, desakan agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang dianggap penting untuk memberantas praktik korupsi. Kedua, penolakan terhadap rencana kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Sejumlah spanduk dan poster terlihat jelas menyoroti kedua isu ini. Salah satu spanduk bertuliskan, “Sahkan RUU Perampasan Aset, Jangan Tambah Tunjangan DPR."
Kepolisian menurunkan sekitar 1.250 personel gabungan untuk menjaga keamanan jalannya aksi. Jalan Gatot Subroto, yang menjadi akses utama ke Gedung DPR, sempat ditutup sementara. Pagar beton dan kawat berduri sudah dipasang sejak pagi.
Meski demikian, aksi berlangsung cukup kondusif. Para mahasiswa melakukan orasi bergantian, sementara aparat menjaga barisan di depan pintu gerbang DPR. Beberapa peserta aksi juga melakukan simbolisasi dengan mengibarkan bendera kartun One Piece dan melakukan aksi teatrikal seperti membakar uang kertas palsu sebagai bentuk protes terhadap elit politik.
Pengamat politik Jerry Massie mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap remeh gelombang aksi ini. “Gerakan mahasiswa kerap menjadi pemicu perubahan besar. Jika aspirasi mereka diabaikan, bisa terjadi konsolidasi lebih luas di masyarakat,” ujarnya.
Bagi sebagian kalangan, aksi ini bukan sekadar soal RUU atau tunjangan DPR, melainkan juga simbol kekecewaan terhadap kondisi demokrasi dan kebijakan politik yang dianggap jauh dari aspirasi rakyat.
Hingga siang hari ini, aksi masih berlangsung dengan pengawalan ketat aparat. Meskipun ada laporan kecil mengenai dorong-dorongan di barikade, situasi secara umum tetap terkendali.
Aksi 25 Agustus 2025 menegaskan bahwa suara mahasiswa dan masyarakat sipil masih menjadi elemen penting dalam mengawal jalannya pemerintahan dan kebijakan DPR.