Menyinggung soal sanksi, Oksen memastikan bahwa setiap pegawai yang terbukti melakukan pungli akan diproses sesuai aturan perundang-undangan. Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi aparat yang mencoba mencoreng nama baik instansi.
“Kami tidak segan-segan memberi tindakan tegas, karena ini menyangkut pelayanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Jika ada pegawai yang masih berani melakukan pelanggaran, konsekuensinya jelas: sanksi administrasi hingga proses hukum,” katanya.
Selain pengawasan internal, Oksen juga meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) turun tangan secara rutin untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan adanya pengawasan berlapis, ia berharap tidak ada ruang bagi praktik gratifikasi atau pungli.
Baca Juga: Sangat Ampuh! Tips Mengatasi Penyakit Tidur Salah Bantal agar Leher Cepat Pulih
Tak hanya soal aturan, Oksen juga menyoroti pentingnya membangun kesadaran bersama. Ia menekankan bahwa pemberantasan pungli bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat yang harus menolak kebiasaan memberi “uang rokok” atau hadiah kecil sebagai balas jasa.
“Kadang masyarakat sendiri yang memulai dengan memberi sesuatu kepada petugas. Ini yang harus kita hentikan bersama. Kalau layanan sudah gratis, tidak perlu lagi ada pemberian dalam bentuk apa pun,” tuturnya.
Ia menambahkan, perubahan budaya birokrasi membutuhkan waktu, namun dengan konsistensi dan kerja sama semua pihak, kebiasaan buruk itu bisa dihapuskan.
Menutup keterangannya, Oksen menyampaikan harapan agar seluruh jajarannya bekerja dengan penuh integritas, sementara masyarakat juga semakin percaya terhadap pelayanan pemerintah. Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan ini akan menjadi langkah besar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.
“Jika kita bisa konsisten, maka ke depan masyarakat akan semakin nyaman mengurus dokumen kependudukan tanpa rasa khawatir dimintai biaya tambahan. Itulah cita-cita kami,” pungkasnya.